Kalurahan Rejosari

Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Rejosari Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan bersama Bamuskal Rejosari dan Lurah Rejosari terhadap Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022. Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan... ..selengkapnya

Rejosari (KR) - Kurang dari seminggu jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kalurahan Rejosari kembali menyalurkan BLT Dana Desa gelombang ke IV di tahun 2022. Sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hari ini, Selasa (26/4) memadati aula balai kalurahan sejak pagi untuk menerima bansos yang me... ..selengkapnya

Berikut disampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan Rejosari tahun anggaran 2021. rincian LPJ dapat diakses dengan mendownload link terlampir.... ..selengkapnya

Rejosari (KR) - Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holisti... ..selengkapnya

Rejosari (KR) - Guna menjadikan masyarakat lebih mengenal hukum, sehingga terhindar dari hukuman serta tercipta perlindungan hukum dan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik. Kejaksaan DIY mencanangkan Program Datun Suluh Praja. Sebagai tindaklanjut atas pencanangan program tersebut, hari ini,... ..selengkapnya

Rejosari (KR) – Di tahun 2022 pemerintah pusat masih mewajibkan kalurahan sebagai penerima alokasi Dana Desa untuk mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Amanat tersebut secara jelas termaktub di dalam Peraturan Presiden 104 tahun 2021. Pada tah... ..selengkapnya

Rejosari (KR) – Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional terkait dengan penggunaan Dana Desa pasca penanganan pandemi Covid-19, sebagaimana diatur dalam Perpres 104 tahun 2021. Dimana pemerintah desa wajib untuk mengalokasikan sebesar 20% dari anggaran Dana Desa untuk program ketahana... ..selengkapnya

Jogjakarta (KR) - Untuk membangun tata kelola data dan informasi di tingkat kalurahan yang baik, diperlukan adanya sumber data yang valid. Selain hal tersebut banyaknya sistem informasi yang "dijejalkan" ke pemerintah kalurahan dari OPD/lembaga pusat dan daerah menyebabkan tidak sinkronnya data yang... ..selengkapnya