Pembekalan Petugas Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020
Administrator 18 Februari 2020 10:02:35 WIB
Karangmojo(IR); Kantor Pelayanan Pajak DI Yogyakarta melaksanakan pembekalan Petugas Pendataan Kendaraan Bermotor pada Selasa 18/2/2020 di Kecamatan Karangmojo.
Kepala KPPD DIY di Gunungkidul Pramono, SH. MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa PAD terbesar adalah hasil pajak kendaraan bermotor yang mencapai 35 milyar, PAD ini dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat setidaknya untuk pembangunan. Untuk tiga Kecamatan Semin, Ngawen, Karangmojo setidaknya ada 60 an ribu wajib pajak, untuk Gunungkidul kita sudah membuka 9 titik pelayanan.
Camat Ngawen mengharapkan dengan kepala Desa menjadi petugas pendataan, keberhasilan pembayaran pajak dapat optimalkan seperti yang kita harapkan, sosialisasi ini diikuti camat Karangmojo, Semin, Ngawen serta Kepala Desa sekecamatan Semin, Ngawen, Karangmojo.
Kasi Pendataan KPPD Gunungkidul secara langsung memberikan data awal kendaraan yang akan menjadi target untuk penarikan pajak tahun 2020,target tahun ini ada 15.000 kendaraan dari 15.000 kendaraan yang kita lakukan verifikasi sekitar 9.000 an dan untuk kecamatan Semin sekitar 729 kendaraan, ada 17 Desa kita bentuk Tim untuk mensukseskan kegiatan ini dengan Tim dari Perangkat Desa, PKK dan Karang Taruna.
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembangunan segera dimulai, Tim IZI kunjungi padukuhan Banyu
- Kenduri Labuhan, kearifan lokal masyarakat mensyukuri berkah Allah
- Forum Rakor PPID Kabupaten Gunungkidul, tingkatkan upaya wujudkan keterbukaan informasi publik
- Penyaluran Tahap XI BLT Dana Desa Tahun 2025
- Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi Tahun 2025
- Intensifikasi pengelolaan website dan medsos kalurahan, Kominfo Gunungkidul adakan monev
- Evaluasi kinerja lurah, tingkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kalurahan













